Tahun depan, Mandiri proyeksi kredit korporasi tumbuh hingga 15%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masih akan fokus pada kredit korporasi pada tahun depan.

Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar optimistis kredit korporasi masih deras di tahun depan.

Menurut Royke, meski dibayangi kenaikan suku bunga kredit sebagai imbas kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), bisnis korporasi bisa tumbuh 13%-15% di tahun depan.

Royke memprediksi kenaikan bunga korporasi Bank Mandiri sekitar 50 basis poin (bps)-100 bps baik untuk nasabah baru maupun nasabah lama.

“NPL tahun depan itu akan bergantung pada ekonomi, bila ekonomi baik, NPL juga akan membaik. Tapi yang perlu diwaspadai adalah sub sektor komoditas terutama minyak gas, batubara, dan sawit,” ujar Royke kepada Kontan.co.id pekan lalu.

Royke menambahkan, Bank Mandiri akan menjaga NPL di bawah 3% pada 2019. Hingga saat ini, Royke menyatakan kredit infrastruktur masih mendominasi kredit korporasi Bank Mandiri. Komposisi kredit infrastruktur lebih 50% dari total kredit korporasi Daftar Poker.

Pada tahun depan, Royke menyatakan pihaknya selektif untuk menyalurkan kredit ke subsektor komoditas. Bank Mandiri akan membidik perusahaan yang memiliki kemampuan mengendalikan volatilitas harga pasaran komoditi tersebut

“Hingga saat ini pertumbuhan kredit masih bagus di atas 15% yoy hingga Oktober 2018. Sektornya masih di infrastruktur karena dia proyeknya multi years. Jadi sekarang lagi banyak narik kredit dari yang sudah disepakati dahulu,” ujar

Asal tahu saja, hingga Oktober 2018, Bank Mandiri sudah menyalurkan kredit sebesar Rp 696,25 triliun. Nilai ini tumbuh 17,13% yoy dari posisi yang sama tahun lalu Rp 594,41 triliun.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Herlina Kartika

 

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Bersihkan NPL, QNB Indonesia jual kredit bermasalah senilai Rp 1,61 triliun

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) dalam keterbukaan informasinya membenarkan bahwa pihaknya telah menjual kredit bermasalah seniai Rp 1,61 triliun (US$ 1 = Rp 14.498) kepada BDFK Limited.

Dalam keterbukaan informasi di BEI, manajemen Bank QNB Indonesia menjelaskan lewat penjualan kredit bermasalah alias non performing loan (NPL) tersebut Bank QNB berhasil menurunkan rasio NPL menjadi 2,65% gross dan 1,79% net dari sebelumnya 4,16% gross dan 2,56% net. Transaksi ini dilakukan oleh SPV pihak ketiga yang berkantor pusat di Caymand Island.

Dalam penjelasannya, nantinya BDFK Limited bakal melakukan pembayaran atas transaksi secara tunai sebesar US$ 5,28 juta serta menyerahkan obligasi yang diterbitkan senilai US$ 21,12 juta. Obligasi ini memiliki tenor selama lima tahun dengan tingkat bunga sebesar 4,5% per tahun.

“Bank QNB Indonesia memiliki keyakinan yang cukup tinggi terhadap BDFK Limited karena surat berharga yang diterbitkan BDFK Limited sebagai pembayaran aset dijamin oleh SBLC yang diterbitkan oleh Qatar National Bank selaku pemegang saham perusahaan,” tulis QNB Indonesia dalam keterbukaannya, Senin (17/12).

Transaksi ini bersifat afiliasi, lantaran Qatar National Bank merupakan saham pengendali Bank QNB Indonesia dengan total kepemilikan saham sebesar 92,48%. Pihaknya juga bakal menerbitkan standby letter of credit (SBLC) senilai US$ 67,67 juta guna menjamin pembayaran obligasi yang diterbitkan oleh BDFK Limited.

Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Portofolio investasi dana pensiun tak banyak berubah

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lesunya kondisi pasar modal di tahun ini turut berdampak pada investasi yang dilakukan dana pensiun. Meski begitu, sejumlah instrumen investasi yang sudah biasa dimanfaatkan pelaku industri tercatat masih mendominasi portofolio.

Hingga sepuluh bulan pertama tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana investasi yang dikelola dana pensiun mencapai Rp 250,9 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp 64,1 triliun di antaranya disimpan di keranjang deposito. Artinya instrumen in punya porsi sebesar 25,5% dari total investasi yang dikelola.

Di belakangnya ada instrumen surat berharga negara (SBN) yang porsinya mencapai 22,8%. Diikuti oleh obligasi korporasi yang mencapai Rp 55 triliun atau setara 21,9% dari total dana investasi.

Porsi investasi di instrumen saham juga tak banyak bergeser yakni mencapai 11,7%. “Rata-rata investasi dana pensiun di saham tiap tahunnya memang selalu berada di kisaran 12%,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi, Senin (17/12).

Di sisi lain, penempatan dana di instrumen reksadana tercatat memiliki porsi sebesar 7,4%. Portofolio investasi di dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) juga tak banyak berubah dalam beberapa tahun ke belakang.

Wakil Ketua Perhimpunan DPLK Nur Hasan Kurniawan bilang instrumen deposito masih menjadi favorit peserta dalam membiakkan dananya.

Ia mengakui potensi imbal dari pilihan tersebut kurang optimal secara jangka panjang. Makanya edukasi untuk mendorong pemilihan portofolio di pasar modal akan terus dilakukan. Walau secara jangka pendek bisa terpengaruh oleh volatilitas pasar.

Reporter: Tendi Mahadi
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Tendi Mahadi
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Akseleran salurkan pinjaman Rp 190 milar

Epaper KONTANACADEMY.COM | PRESSRELEASE.ID | DUITTO.CO | KINERJAEMITEN.COM | KGMEDIA.ID
Login Daftar

kontan.co.id

fintech Dana Syariah bakal salurkan Rp 500 miliar tahun depan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Dana Syariah Indonesia (Dana Syariah) dari Juni hingga Desember ini, telah menyalurkan dana sekitar Rp 70 miliar ke 80 peminjam.

Hingga akhir tahun, perusahaan fintech P2P lending berbasis syariah ini menargetkan penyaluran dana sebesar Rp 100 miliar. Sementara untuk tahun depan, Dana Syariah meningkatkan targetnya hingga Rp 500 miliar.

Untuk mewujudkannya, Chief Excecutive Officer (CEO) Dana Syariah Taufiq Aljufri mengatakan, akan menjaring lebih banyak investor atau pemberi pinjaman melalui sosialisasi fintech-nya. Alasannya, sejauh ini, para pemberi pinjaman ini masih wait and see dan mencoba memberikan pinjaman dalam jumlah kecil.

“Proposal yang layak dan bagus untuk mendapatkan pendanaan itu banyak tapi karena kita baru, investornya masih coba-coba,” kata Taufiq saat dihubungi Kontan.co.id pada Jumat (14/12).

Dengan sosialisasi ini, Taufiq berharap para investor dapat semakin percaya dengan Dana Syariah baik dari segi pengelolaan, keamanan, dan manfaat yang didapatkan. “Yang menantang itu mengajak pemberi pinjaman supaya mereka mau menjadikan fintech syariah ini menjadi salah satu alternatif investasi,” kata dia.

Fintech yang memfokuskan diri untuk menjaring dana bagi pembelian lahan, pembagunan rumah, sarana prasarana, dan jual beli properti ini juga akan mengekspansi produknya. Mulai awal tahun depan, Dana Syariah akan masuk ke ranah invoice financing atau pembiayaan tagihan.

Invoice financing adalah kegiataan pendanaan yang mana peminjam menggunakan tagihan belum terbayar yang ia miliki sebagai dokumen utama dalam pengajuan pinjaman.

Rencananya, invoice financing ini juga akan berlaku untuk sektor selain properti. “Misalnya, ada pesanan konveksi dari satu pabrik besar ke perusahaan konveksi, nah itu anjak piutangnya bisa didanai juga secara syariah, ” kata dia.

Selain itu, Dana Syariah juga akan memperluas cakupan wilayahnya dengan membuka kemitraan di kota-kota besar lainnya, seperti Medan, Surabaya, Yogyakarta, Lampung, dan Manado.

Menurut Taufiq, sudah ada proposal dari peminjam di daerah-daerah tersebut. Kemitraan itu diperlukan untuk mempermudah pengawasan proyek, sebab ada kecenderungan pemilik dana untuk mendanai proyek yang ada di sekitarnya. “Jadi pemilik dana bisa kontrol langsung,” kata dia.

Dana Syariah juga mulai menjalin kerja sama dengan perbankan syariah untuk menjadi investor siaga. Bank-bank syariah ini nantinya akan memberikan dana awal agar pengerjaan proyek dapat segera berjalan. Kemudian, Dana Syariah akan meluncurkan pengumpulan dana itu ke investor retail melalui laman resminya.

“Kami jalankan dulu pakai dana dari bank syariah satu bulan. Jadi, aman sekali buat investor retail dan tidak ada lagi waktu tunggu bagi peminjam untuk memulai proyek,” ucap dia.

Sejauh ini, Taufik mengatakan sudah menjalin pembicaraan formal dengan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Sementara itu, ada dua bank syariah lain yang belum bisa ia sebutkan namanya karena masih dalam pembicaraan informal. “Jadi dengan bank itu kita bukan bersaing tapi berkolaborasi.” ungkap dia.

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Azis Husaini

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Azis Husaini
Video Pilihan

BCA dan Mandiri prediksi biaya kredit stabil di tahun depan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tahun depan, industri perbankan diprediksi akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Sebab, beberapa tantangan sudah menanti kalangan perbankan salah satunya tren kenaikan bunga serta pengetatan likuiditas.

Praktis hal tersebut berpengaruh terhadap biaya kredit alias cost of credit (coc) perbankan. Beberapa bankir yang dihubungi Kontan.co.id memprediksi pada tahun depan biaya kredit relatif stabil.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) misalnya yang mengatakan sampai dengan akhir November 2018 lalu posisi coc masih ada di level 0,6%. Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja secara singkat menyebutkan pada tahun depan posisi biaya kredit masih akan ada di level yang sama.

“Saat ini coc kita ada di kisaran 60 bps, tahun depan di prediksi masih akan stay juga di 60 bps,” tuturnya kepada Kontan.co.id, Kamis (13/12).

Sementara itu, Direktur Keuangan PT Bank Mandiri Tbk Panji Irawan mengatakan tahun depan biaya kredit akan meningkat namun masih dalam batas yang stabil bila dibandingkan dengan tahun 2018 yakni di level 1,7%.

Sampai akhir tahun 2018 ini Bank Mandiri memperkirakan biaya kredit akan ada di level 1,64%-1,67%.

“Biaya kredit proyeksi kita tahun depan sekitar 1,7%. Tahun ini ekspektasi kita sebetulnya dekat-dekat itu juga sih sekitar 1,67% dan sebetulnya kita mau bawa turun sedikit jadi 1,64% lah,” ujarnya, Rabu (13/12).

Beberapa faktor yang membuat biaya kredit bakal stabil menurut Panji adalah prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit yang dijaga oleh Bank Mandiri. Bank berlogo pita emas ini mengatakan tahun depan pihaknya hanya mengincar pertumbuhan kredit 11,5% alias lebih rendah dari tahun ini yang dipatok 13%.

Hal tersebut dikarenakan Bank Mandiri ingin mengamankan posisi likuiditasnya. Wajar saja, tahun ini Bank Mandiri memang hanya mematok pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) kecil di kisaran 5,58%.

Nah, tahun depan Panji menyebut pihaknya menarget perolehan DPK mampu menembus Rp 852 triliun atau tumbuh 10,63% dibanding pencapaian tahun 2018.

“Kami selektif (menyalurkan kredit), kalau jor-joran nanti efeknya bisa kemana-mana, tapi terbukti kan hasilnya bisa terlihat secara bottom line,” ujarnya.

Di sisi lain, bank bersandi emiten BMRI ini juga ingin menekan laju non performing loan (NPL) hingga ke level 2,7% atau membaik dari prediksi tahun ini sebesar 2,9%.

Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Asuransi Bintang berharap regulasi Paydi segera meluncur

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Asuransi Bintang berharap aturan main soal produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAYDI bisa segera direalisasikan. Perseroan pun mengklaim sudah sangat siap untuk berbisnis di produk tersebut.

Menurut Direktur Utama Asuransi Bintang Hastanto Sri Margi Widodo, sejumlah persiapan terkait PAYDI sudah dilakukan perusahaannya. Termasuk, menggandeng manajer investasi dan bank kustodian untuk menjalan produk unit link tersebut.

Bahkan, pihaknya sudah mengajukan izin pemasaran produk PAYDI di pertengahan tahun ini. Sayangnya hingga saat ini masih diperlukan aturan teknis terkait produk tersebut. “Namun karena aturannya memang belum lengkap, sehingga belum bisa diproses,” kata Widodo, Rabu (12/12).

Prospek bisnis unit link sendiri dinilai cukup menarik. Pasalnya bisa menjadi model bisnis yang berbeda dari yang selama ini telah dijalankan. Pontesi peningkatan pundi-pundi pendapatan pun ikut terbuka.

Sementara itu, hingga sepuluh bulan pertama tahun ini perseroan telah mengantongi premi sebesar Rp 334 miliar. Jumlah ini naik 2,6% secara tahunan.

Lini bisnis asuransi properti masih menjadi motor utama Asuransi Bintang dengan sumbangan premi sebanyak Rp 152,2 miliar. Kontributor kedua adalah asuransi kendaraan bermotor yang sebesar Rp 73,8 miliar. Lalu diikuti asuransi aneka yang berkontribusi sebesar Rp 65 miliar.

Reporter: Tendi Mahadi
Editor: Sanny Cicilia

Reporter: Tendi Mahadi
Editor: Sanny Cicilia
Video Pilihan

Modalku telah salurkan kredit Rp 3,44 triliun

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sejak berdiri pada Januari 2016, Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) telah menyalurkan pinjaman Rp 3,44 triliun hingga Rabu (12/12). Jumlah ini naik hampir 3,5 kali lipat dibandingkan awal 2018 yang baru mencapai Rp 999 miliar. Pinjaman ini disalurkan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia, Singapura dan Malaysia.

Untuk Indonesia, besaran penyaluran kredit Modalku mencapai Rp 1,4 triliun dan menjangkau pengusaha UMKM terutama di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Bandung, dan Surabaya. 

Chief Executive Officer (CEO) Modalku Reynold Wijaya mengatakan, sekitar 70% pemberi pinjaman Modalku adalah milennial. “Mereka pertama kali berpengalaman dalam melakukan alternatif investasi,” kata dia saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (12/12). 

Hingga November 2018, jumlah pemberi pinjaman yang terdaftar adalah sebanyak 65.000. Sementara itu, peminjam sebagian besar adalah pengusaha di bidang perdagangan, manufaktur, dan jasa pelayanan.

Tahun depan, perusahaan fintech P2P lending ini akan tetap fokus pada pembiayaan untuk UMKM. Menurut Reynold, setiap pengusaha UMKM layak mendapat kesempatan untuk menerima pinjaman demi mengembangkan bisnisnya. “Harapan kami dapat menjangkau lebih banyak pengusaha UMKM yang underserved,” kata dia.

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Nur Qolbi
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Mengurai silang sengkarut pelanggaran fintech di Indonesia

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) langsung merespon laporan yang diterbitkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Laporan ini menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 89 penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi atau dikenal fintech lending, baik itu dilakukakan fintech legal dan ilegal.

Kepala Bidang Pembiayaan Multiguna AFPI Dino Martin mengapresiasi upaya bantuan yang dilakukan LBH Jakarta kepada masyarakat yang mengaku menjadi korban pinjaman online. Namun, ia menyayangkan atas sikap LBH Jakarta yang tidak mau berkoordinasi dan menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama.

Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengirimkan surat undangan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 14 November dan 23 November 2018, untuk membicarakan masalah ini dengan pihak terkait, seperti Kemkominfo, Google Indonesia, Bareskrim, Satgas Waspada Investasi.

“Dalam dua kali undangan, hanya LBH Jakarta yang secara konsisten tidak hadir, namun secara konsisten pula menyampaikan opini di media mengenai korban pinjaman online,” kata Dino, dalam rillis yang diterima Kontan.co.id, Senin (10/12).

Menurutnya, perlindungan konsumen fintech lending merupakan persoalan yang serius, sehingga asosiasi memerlukan informasi secara transparan dan menyeluruh dari pihak terkait, termasuk LBH Jakarta. 

Dengan informasi itu, asosiasi bisa mengambil tindakan tegas apabila anggotanya terbukti melakukan pelanggaran, bisa berupa pemberian peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, sampai pencabutan atau pembatalan tanda terdaftar.

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengaku OJK telah mengundang LBH Jakarta untuk menuntaskan dugaan pelanggaran yang dilakukan platform fintech lending. Undangan pertemuan itu membahas banyak hal, dari penangan korban pinjaman online, langkah-langkah pencegahan dan upaya hukum.

“Dari pertemuan ini kami membuka komunikasi sehingga terjadi pertukaran data, sehingga pengaduan dapat ditindaklanjuti secara bersama. Jika terbukti ada pelanggaran, maka kami mendesak aparat berwajib melakukan tindakan represif sebagai efek jera bagi pelaku fintech ilegal, melalui penangkapan dan proses hukum bagai para debt collector bermasalah,” jelasnya.

Namun, Pihak LBH Jakarta memberikan pembelaan atas ketidakhadirannya untuk memenuhi undangan dari regulator.  Pengacara Publik di Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirati mengaku, pihaknya harus memenuhi tanggujawab di agenda lain yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari.

Namun, yang terpenting LBH Jakarta masih merampungkan posko pengaduan pinjaman online yang berlangsung dari tanggal 4 November hingga 25 November 2018. Menurutnya, apabila LBH Jakarta mendatangai OJK ketika posko pengaduan ini masih berlangsung maka akan percuma saja.

“Kalau posko belum rampung, kami tidak bisa menyampaikan sesuatu komprehensif. Jadi, nanti apa yang kami mau sampaikan ke OJK,” kata Jeanny.

Pihaknya masih mempertimbangkan untuk melakukan pertemuan dengan OJK, sambil menunggu masukan dari para korban pinjaman online. Ia pesimis, kedatangan LBH Jakarta tidak akan ditindaklanjuti dengan baik seperti 2.000 laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke OJK.

“Masalahnya, OJK telah menerima sekitar 2.000 pengaduan terkait pelanggaran pinjaman online, tapi tidak ditindaklanjuti dan memerintah korban untuk melapor ke kepolisian dan melarang menggunan layanan fintech ilegal,” pungkas Jeanny.

Reporter: Ferrika Sari
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Ferrika Sari
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

BTN mematok pertumbuhan kredit sekitar 15% tahun depan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menargetkan pertumbuhan kredit dobel digit tahun depan. BTN mematok pertumbuhan kredit sekitar 15% secara tahunan pada 2019.

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, bank dengan kode saham BBTN ini dengan mengandalkan KPR sebagai pendorong utama selama pemerintah memantapkan Program Satu Juta Rumah. Maryono optimistis tahun 2019, Bank BTN dapat menyalurkan pembiayaan KPR BTN sekitar 850.000 unit rumah. “Jumlah tersebut naik 100.000 unit dibandingkan target tahun ini yang sebesar 750.000 unit,” ujar Maryono pada acara HUT KPR di Jakarta, Senin (10/12).

Maryono menyatakan, pertumbuhan KPR berdasarkan perhitungan rata-rata per tahun sejak tahun 2014-2018 berada di angka 22,6% (CAGR). Pertumbuhan tersebut lebih pesat dibandingkan tahun 2014 karena dimotori oleh Program Satu Juta Rumah bergulir diikuti oleh sejumlah kebijakan seperti relaksasi loan to value dari Bank Indonesia.

Pelonggaran pasar properti lainnya adalah penyederhanaan perizinan dan aneka insentif pajak untuk pembelian dan pembiayaan properti, penguatan peran pemda untuk bank tanah, dan yang utama adalah subsidi pemerintah untuk pembiayaan properti bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga dan pemantapan Tapera.

“Pertumbuhan properti juga disokong oleh sinergi BUMN dalam pengembangan kawasan transit oriented development (TOD) yang makin marak, kawasan hunian di wilayah tersebut akan menyerap banyak peminat khususnya milenial dan harus didukung oleh pembiayaan dari perbankan,” kata Maryono.

Maryono menilai, pekerjaan rumah untuk mengurangi backlog perumahan yang ditargetkan bisa turun hingga 5,4 juta rumah pada tahun 2019 nanti bukan hanya milik Bank BTN, ataupun pengembang dan pemerintah namun juga seluruh masyarakat bisa ikut berperan.

“Oleh karena itu 42 tahun KPR BTN akan menjadi momentum dan kami mengajak milenial untuk bisa menjadi innovator dan akselerator untuk mempercepat pencapaian program satu juta rumah, tidak harus dengan menggerakkan bisnis properti. Tetapi dapat dengan bisnis lain yang menunjang perkembangan bisnis properti, misalnya desain interior, bahan bangunan, furniture dan bisnis lain yang dapat mengangkat ekonomi keluarga Indonesia,” tutup Maryono.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Wahyu Rahmawati

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Wahyu Rahmawati
Video Pilihan

Bank Jateng siapkan rencana spin off unit usaha syariah

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sejumlah bank tengah mematangkan rencana spin off unit usaha syariah (UUS) untuk memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan seluruh UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) maksimal tahun 2023 mendatang.

Salah satu UUS yang tahun depan akan mulai menjalankan secara intens rencana spin off yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Jateng). “Kami baru rencanakan 2019 untuk memulai persiapan spin off,” ujar Direktur Bisnis Ritel dan UUS Bank Jateng Hanawijaya kepada Kontan.co.id, Minggu (9/12).

Sebab, menurutnya ada beberapa hal yang perlu dicapai lebih dulu oleh Bank Jateng Syariah sebelum menjadi BUS. Utamanya yakni mengenai perizinan dan fondasi BU pasca spin off selesai termasuk di dalamnya mengenai manajemen Bank Jateng Syariah.

Nah, setelah perizinan sudah diterima, perkiraan Hanawijaya pada tahun 2020-2021 BUS Jateng baru akan dapat beroperasi. Pihaknya juga memilih untuk memperbesar minimal aset cikal-bakal anak usaha syariah tersebut menjadi sebesar Rp 10 triliun dengan modal sebesar Rp 1 triliun.

Artinya, BUS Bank Jateng akan masuk dalam kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) II dengan minimal modal inti sebesar Rp 1 triliun. “Kami akan selesaikan perizinan dan akselerasi bisnis agar minimal aset Rp 10 triliun dan modal Rp 1 triliun dapat kami capai di 2021,” sambungnya.

Nah, setelah target tersebut berhasil diraih barulah pihaknya akan mengajukan izin ke OJK. Adapun, sejauh ini dari sisi pemegang saham dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jateng sudah sepakat dan merestui rencana perseroan untuk melakukan spin off tersebut.

Hanawijaya sebelumnya juga menyinggung adanya wacana penggabungan atau merger antar UUS Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Tanah Air. Setidaknya ada 14 bank yang bisa merger, dan satu di antaranya sudah menjadi BUS. Bila berjalan sesuai rencana, pada tahun 2019 penandatanganan kesepakatan (MoU) sudah bisa diteken.

Sebelumnya, PT BPD Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menyebut tahun depan pihaknya berencana untuk melangsungkan pelepasan UUS menjadi BUS dengan modal inti minimal Rp 1 triliun atau BUKU II.

Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang
Editor: Wahyu Rahmawati

Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang
Editor: Wahyu Rahmawati
Video Pilihan

Hasil investasi asuransi jiwa minus 96%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hasil investasi asuransi jiwa masih menunjukkan tren negatif. Kondisi pasar modal yang fluktuatif dan pemilihan instrumen investasi mempengaruhi kinerja hasil investasi industri ini memerah di sisa tahun ini.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, per September 2018 hasil investasi industri asuransi jiwa minus 96,1% menjadi Rp 1,28 triliun. Padahal, September tahun lalu, hasil investasi masih positif di angka Rp 32,53 triliun.

Kendati begitu, asosiasi mencatat hasil investasi cenderung membaik dari bulan sebelumnya, yang mencapai minus 135%. Tapi sekarang bisa berada di bawah 100%. Ini menunjukkan kinerja industri asuransi semakin positif, kata Ketua Bersama AAJI Wiroyo Karsono, Jumat (7/12).

Menurutnya, penurunan hasil investasi karena total investasi atau dana kelolaan mengalami perlambatan 0,02% menjadi Rp 457,55 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp 457,64 triliun. Penurunan tersebut, tidak lepas dari pergerakan pasar modal yang melambat serta kekhawatiran investor terhadap pengaruh ekonomi global.

Mayoritas penempatan dana investasi industri asuransi jiwa masih didominasi pada instrumen reksadana dan instrumen saham. Dengan melemahnya kondisi pasar saham belakangan ini ikut mempengaruhi kinerja investasi menjadi merah.

Sampai September 2018, porsi dan investasi asuransi jiwa yang parkir ke keranjang reksadana mencapai 33%, naik 0,4% year on year (yoy). Pada saat sama, penempatan dana di instrumen saham sebesar 32,4%, atau meningkat sekitar 11,5% secara tahunan. Sedangkan sisanya ke instrumen surat berharga dan deposito.

Tenang saja, pasar modal Indonesia mempunyai fundamental yang baik dan investasi merupakan produk jangka panjang, jadi bisa kembali positif, jelasnya.

Premi naik tipis

Direktur Capital Life Robin Winata mengatakan, hasil investasi perusahaan masih menunjukkan pertumbuhan positif. Masih ada optimisme bahwa hasil investasi Capital Life bisa tumbuh 10% hingga 11% dibandingkan tahun lalu.Ini karena Capital Life bekerja berdasarkan risk tolerance. “Capital Life menghindari instrumen berbasis ekuitas dan memperbesar porsi instrumendeposito serta obligasi,” ujar Robin.

Pada periode yang sama, industri asuransi meraih total pendapatan premi sebesar Rp 140,94 triliun, atau meningkat 1,2% yoy. Peningkatan itu ditopang pertumbuhan premi bisnis baru yang meningkat 6,4% menjadi Rp 89,58 triliun.

Sedangkan premi lanjutan menurun 6,8% menjadi Rp 51,36 triliun. Total premi AAJI ini beda tipis dari versi OJK yang tercatat Rp 141,1 triliun.

Reporter: Ferrika Sari
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Ferrika Sari
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Simak strategi Bank BTN dalam memanfaatkan ekosistem digital di Indonesia

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perkembangan perusahaan rintisan atau start up memberikan tantangan sekaligus peluang bagi perbankan, termasuk PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Untuk itu, Bank BTN mendukung inovasi dalam bidang pengembangan digitalisasi dan layanan yang mendukung bisnis perbankan dan perumahan.

Salah satu wujud nyatanya adalah upaya Bank BTN menggelar sejumlah perhelatan yang mendorong kreatifitas start up. Setelah sukses menggelar Mortgage Hackathon pada awal tahun, kini Bank BTN mendukung acara Digital Start Up Connect 2018.

“Dengan jumlah pengguna internet yang terus meningkat di Indonesia, perkembangan start up semakin pesat, terutama e-commerce dan financial technology. Karena itu perbankan harus memanfaatkan mereka sebagai peluang bisnis sekaligus mitra untuk meningkatkan layanan digital perbankan,” kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono di sela-sela acara Digital Start Up Connect 2018 di Jakarta, yang merupakan kolaborasi antara Bank BTN dengan Plug n Play dan Young On Top, Jumat (7/12).

Pada acara ini, Maryono menyampaikan sejumlah strategi Bank BTN memanfaatkan perkembangan ekosistem digital di Indonesia.

Pertama, bermitra dengan Plug n Play Indonesia dalam mencari perusahaan-perusahaan start up yang akan dijadikan sebagai strategic partner Bank BTN untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan Bank BTN dalam bertransformasi digital.

“Disrupsi ekonomi tidak dapat dihindari, selain mengoptimalkan perputaran dana dari para unicorn di ekosistem digital, perbankan pun harus fleksibel membuka peluang kerjasama dengan start up dan fintech untuk meningkatkan service excellence layanan perbankan; yang berdampak pada peningkatan customer trust dan peningkatan fee based income,” kata Maryono.

Kedua, penguatan e-channel. Maryono menjelaskan, Bank BTN fokus meningkatkan kolaborasi dengan e-commerce dan fintech. Salah satunya dengan menjadi e-commerce acquirer mengingat transaksi e-commerce di Indonesia tumbuh sangat pesat.Tren ke depan, e-commerce diramalkan akan terus mendominasi perkembangan start up di Indonesia bersama dengan financial technology.

Berdasarkan riset Google dan Temasek Holding, ekonomi digital e-commerce di Indonesia bisa menyentuh angka US$ 53 miliar pada tahun 2025. Angka tersebut lebih dari separuh angka ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan Google & Temasek akan menyentuh US$ 100 miliar pada tahun 2025. Sementara nilai pinjaman fintech terus meningkat. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akumulasi jumlah pinjaman sejak tahun 2016 hingga bulan Juli 2018 tercatat sebesar Rp 9,21 triliun atau meningkat 259,36% (year to date).

“Kebutuhan dana dan kredit akan terus meningkat, karena itu bank harus cepat beradaptasi dengan perkembangan technology digital bersaing dengan maraknya peminat fintech, Bank BTN berencana membuat aplikasi bergerak atau mobile apps untuk agen laku pandai dan digital on boarding untuk aplikasi kredit maupun pembukaan rekening,” kata Maryono.

Sebagai informasi, laku pandai adalah layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, yaitu program OJK untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Sementara digital on boarding adalah layanan yang mengintegrasikan teknologi milik fintech berupa proses digital authentication dengan produk tabungan ataupun credit scoring dengan produk kredit Bank BTN.

“Start Up harus dirangkul perbankan, karena menguntungkan perbankan dan yang terpenting mempermudah masyarakat menikmati akses layanan perbankan yang mereka butuhkan,” tutup Maryono.

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Analisis BI: DPK perbankan tumbuh 7,3% ditopang deposito dan tabungan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Himpunan dana pihak ketiga perbankan hingga Oktober 2018 tercatat Rp 5.387,0 triliun. Analisis Bank Indonesia mencatatkan nilai ini tumbuh 7,3% secara tahunan atau year on year (yoy). Sedangkan pada September DPK tumbuh 6,5% yoy menjadi Rp 5.317,1 triliun.

Peningkatan pertumbuhan DPK tersebut sejalan dengan kenaikan suku bunga simpanan. Berdasarkan jenisnya, peningkatan pertumbuhan DPK terjadi pada instrumen deposito dan tabungan, baik berdenominasi rupiah maupun valas.

Deposito tumbuh sebesar 4,5% yoy lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,9% yoy. Peningkatan deposito terutama berasal dari nasabah korporasi di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Timur serta nasabah perseorangan di wilayah Jawa Timur dan Bali.

Sementara itu, pertumbuhan tabungan mengalami peningkatan dari 9,5% yoy pada September 2018 menjadi 10,1% yoy di Oktober 2018. Khususnya milik nasabah korporasi di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Timur serta nasabah perseorangan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Giro tercatat mengalami perlambatan, dimana pada September 2018 tumbuh 9,4% yoy. Pada Oktober 2018 hanya tumbuh 9,0% yoy terutama giro valas milik nasabah perseorangan.

Di sisi suku bunga, pada Oktober 2018, rata-rata tertimbang suku bunga deposito mengalami kenaikan untuk seluruh tenornya. Suku bunga simpanan berjangka bertenor 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan tercatat sebesar 6,56%, 6,42%, 6,74%, 6,31%, dan 6,93%, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 6,32%, 6,26%, 6,56%, 6,25%, dan 6,80%.

Namun demikian, rata-rata tertimbang suku bunga kredit tercatat mengalami penurunan terbatas sebesar 12 basis poin dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 10,89% pada Oktober 2018.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yoyok

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yoyok
Video Pilihan

Kredit menggeliat, uang beredar meningkat 7,2% di Oktober 2018

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Likuiditas perekonomian pada bulan Oktober 2018 meningkat. Indikatornya terlihat dari meningkatnya pertumbuhan uang beredar.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), uang beredar dalam arti luas (M2) pada Oktober 2018 tercatat Rp 5.666,5 triliun. Nilai ini tumbuh 7,2% acara tahunan atau year on year (yoy). Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan September 2018 sebesar 6,7% yoy.

Pada Oktober 2018, pertumbuhan uang beredar M2 didorong oleh komponen uang kuasi, dengan pangsa 74,8% dari total uang beredar. Posisi uang kuasi pada bulan Oktober 2018 mencapai Rp 4.236,7 triliun atau tumbuh 7,6% yoy. Nilai ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 63% yoy.

Pertumbuhan uang kuasi tersebut sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan yang juga mengalami peningkatan dari 6,5% yoy di September 2018 menjadi 7,3% yoy pada bulan Oktober 2018.

Akselerasi pertumbuhan uang beredar M2 sedikit tertahan perlambatan pertumbuhan komponen uang beredar dalam arti sempit M1 sebesar 63% yoy pada Oktober 2018. Perlambatan uang beredar M1 dipengaruhi oleh seluruh komponennya yakni simpanan giro rupiah dan uang kartal.

Peningkatan pertumbuhan uang beredar M2 pada Oktober 2018 juga didorong peningkatan pertumbuhan aktiva luar negeri bersih serta akselerasi pertumbuhan kredit.

Sementara, aktiva luar negeri bersih masih dalam tren perlambatan, namun membaik dibandingkan bulan sebelumnya. Aktiva luar negeri bersih pada September menurun 3,9% yoy. Sedangkan di Oktober 2018, penurunan hanya 0,7% yoy.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Komarul Hidayat

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Komarul Hidayat
Video Pilihan

BNI telah menyalurkan bansos program keluarga harapan Rp 7,1 triliun

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) senilai Rp 7,1 triliun hingga November 2018. BNI menyalurkan bansos PKH tersebut kepada 4,1 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 468 kota kabupaten.

Presiden Joko Widodo saat menghadiri sosialisasi PKH di Jakarta, Senin (3/12), mengatakan, bansos PKH dilakukan dengan tujuan membantu dan mendorong kemandirian KPM PKH. Dengan bantuan ini, diharapkan kelak mereka dapat tergraduasi sehingga tidak perlu lagi menerima bansos.

Dalam keterangan tertulis BNI yang diterima Kontan.co,id disebutkan, sosialisasi tersebut dihadiri 1.725 orang, terdiri dari 1.250 orang penerima PKH, 275 pendamping PKH DKI Jakarta, dan 200 pendamping Se-Jabodetabek.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati.

Agus Gumiwang menjelaskan, bansos pada tahun 2019 terdiri dari bantuan tetap sebesar Rp 550.000 ditambah komponen yang ada di dalam setiap keluarga. Untuk keluarga yang memiliki anak bersekolah SD maka ada tambahan bantuan Rp 900.000, untuk SMP tambahannya Rp 1,5 juta, dan SMA sebesar Rp 2 juta.

Apabila dalam keluarga tersebut ada ibu hamil atau ibu yang memiliki balita, maka indeks bantuan akan ditambah sebesar Rp 2,4 juta. Sementara apabila dalam keluarga tersebut juga terdapat lansia dan/atau penyandang disabilitas maka mendapat tambahan Rp 2,4 juta.

“Penyaluran PKH mulai tahun depan akan dimajukan menjadi pada bulan Januari dari jadwal reguler sebelumnya bulan Februari,” ujar Agus.

Sementara Adi Sulityowati yang akrab disapa Susi menyampaikan, hingga bulan November 2018 ini, KPM penerima bansos telah mencapai 99%. Khusus untuk DKI Jakarta, bansos PKH telah disalurkan kepada 65.000 KPM dengan nominal Rp 113 miliar dan pencairan telah mencapai 99%.

Mengenai dengan penyaluran bansos PKH tahun 2019, kata Susi, BNI serta Bank Himbara lainnya telah siap. Pencairan bansos PKH non-tunai dapat dilakukan melalui Agen46 BNI yang berada di dekat rumah KPM atau melalui ATM & kantor BNI atau melalui bank Himbara lainnya.

“BNI terus memperluas agen bank sebagai tempat/sarana pencairan bansos PKH sampai ke desa-desa, guna lebih memudahkan KPM dalam mencairkan bansos,” ujar Susi dalam keterangan tertulis.

Fahmiyati, seorang warga Jatinegara mengatakan, tiap tiga bulan sekali, ia dapat menarik uang bansos PKH melalui ATM atau Agen46 BNI yang berada di dekat rumahnya.

“Dana yang didapat langsung kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga. Di saat saya mengalami kesulitan ekonomi, uang PKH yang cair tiap tiga bulan sekali cukup membantu untuk pemenuhan kebutuhan sekolah anak,” imbuhnya.

Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat

Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Video Pilihan

Per Oktober 2018, kredit perbankan tumbuh 13,1% ditopang kredit korporasi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kredit perbankan semakin tumbuh. Data Analisis Bank Indonesia (BI) mencatat, hingga Oktober 2018, penyaluran kredit perbankan tumbuh 13,1% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 5.188,6 triliun.

Pada September 2018, kredit perbankan tercatat tumbuh 12,4% yoy. Peningkatan penyaluran kredit terutama terjadi pada debitur korporasi yang memiliki pangsa 50,1% dari total kredit. Pertumbuhan kredit korporasi tercatat sebesar 15,9% yoy, meningkat dibandingkan bulan September 2018 yang tumbuh 14,3% yoy.

Ini mengindikasikan, kegiatan ekonomi meningkat signifikan baik dalam investasi maupun kegiatan usaha. Sementara itu, kredit untuk debitur perseorangan dengan pangsa 45,5% dari total kredit tercatat tumbuh melambat dari tumbuh 10,4% di September 2018, menjadi 10% pada Oktober 2018.

Berdasarkan jenis penggunaannya, peningkatan terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja (KMK) tercatat tumbuh 14,1% pada Oktober 2018, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tumbuh 13,6%. Kenaikan KMK terutama disebabkan akselerasi penyaluran kredit ke sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan.

Pun kredit investasi tumbuh 13,1% pada Oktober 2018. Pertumbuhan kredit investasi ini lebih tinggi dari September 2018 yang sebesar 11,4%. Kredit investasi banyak mengalir ke sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Sementara kredit konsumsi pada Oktober 2018 tumbuh 11,4%, sedikit lebih rendah dari September 2018 sebesar 11,5%. Hal ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan kredit multiguna.

Sejalan dengan akselerasi penyaluran kredit, kredit properti tumbuh lebih tinggi, yakni dari 14,8% di September 2018 menjadi tumbuh 16,7% di Oktober 2018. Ini terutama pada kredit konstruksi dan kredit real estat.

Penyaluran kredit ke sektor UMKM di Oktober 2018 juga meningkat. Kredit UMKM per Oktober 2018 tercatat sebesar Rp 951,8 triliun atau tumbuh 11,0% yoy. Lebih tinggi dibanding September 2018 yang tumbuh 9,4%.

Kenaikan kredit UMKM terjadi baik dalam bentuk modal kerja maupun investasi. Berdasarkan skala usahanya, pertumbuhan kredit untuk skala mikro mendorong pertumbuhan kredit UMKM dengan pertumbuhan 18,2% yoy, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 15,3% yoy.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Komarul Hidayat

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Komarul Hidayat
Video Pilihan

Pertumbuhan kredit konsumsi bisa melambat tahun depan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kredit konsumsi tahun depan diramal tidak akan tumbuh sekencang tahun-tahun sebelumnya. Kredit konsumsi akan menjadi segmen yang paling terkena imbas kenaikan suku bunga.

Selama ini, kredit konsumsi paling sensitif terhadap suku bunga. Alhasil, pergerakan bunga kredit berkorelasi kuat terhadap permintaan kredit konsumsi.

Berdasarkan data terbaru Bank Indonesia (BI), yakni per Oktober 2018, pertumbuhan kredit konsumsi industri perbankan sebesar 11,4% secara tahunan atau year on year (yoy), sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya di angka 11,5%. BI menjelaskan, perlambatan akibat trio kredit konsumsi yakni kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit multiguna.

Jika digabung, KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA) melambat dari 14,5% pada September 2018 menjadi 13,9% pada Oktober 2018.

Direktur Konsumer Bank Tabungan Negara (BTN) Budi Satria BTN mengatakan, kenaikan bunga memang akan mempengaruhi target pertumbuhan kredit konsumer sampai akhir tahun. “Namun kami tetap optimistis tahun depan pertumbuhan kredit konsumer akan lebih baik,” kata Budi kepada KONTAN, Senin (3/11).

Dari beberapa kredit konsumer BTN, Budi bilang, kredit berbasis payroll diperkirakan banyak terpengaruh dari kenaikan bunga kredit. BTN mencatat, sampai Oktober 2018 realisasi pertumbuhan kredit konsumer sebesar Rp 3,9 triliun.

Target penyaluran kredit konsumer BTN sampai akhir tahun sebesar Rp 5,5 triliun. Jika membandingkan dengan pencapaian dengan target, di akhir sisa kuartal IV-2018 ini BTN harus mengejar penyaluran kredit konsumer Rp 1,6 triliun.

Senada, Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga memproyeksikan, kenaikan bunga kredit konsumsi akan mempengaruhi pertumbuhan kredit. Tapi Direktur BRI Handayani juga optimistis sampai akhir tahun ini dan tahun depan masih bisa mencapai pertumbuhan kredit konsumer.

“Bisa dilihat dari realisasi pertumbuhan KPR secara tahunan atau year on year (yoy) Oktober 2018 sebesar 21%,” kata Handayani. Sampai akhir 2018 BRI menargetkan pertumbuhan kredit KPR 20%–21%.

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Wahyu Rahmawati

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Wahyu Rahmawati
Video Pilihan

Perluas jangkauan layanan, Bank DKI buka lima kantor layanan baru

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya atau Bank DKI buka lima kantor layanan bagi nasabah. Terdapat empat Kantor Layanan baru setingkat Kantor Kas yang ada di Pasar Sunan Giri, Pasar Citayam, Pasar Ceger Pondok Aren, dan Pasar Raya Parung. Juga satu Kantor Layanan di Rumah Susun Pinus Elok, Jakarta Timur.

Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Priagung Suprapto menyatakan pembukaan lima kantor layanan ini dalam rangka merealisasikan salah satu misinya menjadi Bank Pilihan untuk Transaksi, UMKM, dan mewujudkan masyarakat non tunai.

Khususnya dalam pemberian pembiayaan mikro dan UKM kepada para pedagang pasar, baik yang dikelola PD Pasar Jaya maupun pengembang pasar lainnya.

“Agar Bank DKI terus dapat tingkatkan pemenuhan kebutuhan modal kerja bagi pedagang pasar. Juga mendekatkan jangkauan layanan bagi pelaku UMKM khususnya yang ada di lokasi-lokasi pasar di Jakarta maupun sekitarnya,” ujar Priagung dalam keterangan tertulis, Minggu (2/12).

Sebelumnya di tahun 2018, Bank DKI telah menambah 8 kantor yang ada di pasar-pasar, terdiri Pasar Baru Bantar Gebang, Pasar Kranggan Mas, PGC Cililitan, ITC Depok, Pasar Malabar, Pasar Cileungsi, Pasar Muara Karang, dan Pasar Cipinang Elok. Sehingga sampai dengan akhir November 2018 telah menambah 12 Kantor Layanan yang ada di pasar.

Dengan demikian, jumlah kantor Bank DKI yang ada di pasar menjadi sebanyak 83 kantor layanan dari total 284 Kantor Layanan yang dimiliki Bank DKI. Direncanakan sampai dengan akhir tahun 2018, Bank DKI akan terus menambah lagi kantor yang ada di pasar dan di Rusun-rusun kelolaan Pemprov DKI Jakarta.

Priagung menambahkan, untuk dapat memfasilitasi permodalan bagi para pelaku UMKM, Bank DKI memiliki produk kredit Mikro Monas 25, 75, dan 500 dengan plafon dari Rp 25 juta hingga Rp 500 juta yang dapat dimanfaatkan sebagai akses tambahan modal kerja maupun investasi.

Bank DKI juga bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta pada Program Kewirausahaan Terpadu. Bagi mereka yang baru merintis usahanya, Bank DKI menyediakan produk Monas Pemula yang merupakan fasilitas permodalan untuk modal usaha maupun investasi dengan plafon sampai dengan Rp 10 juta dengan bunga yang kompetitif.

Secara bersamaan Bank DKI juga membuka kantor layanan setingkat Kantor Kas di Rumah Susun Pinus Elok, Jakarta Timur. Pembukaan kantor di Rumah Susun ini bertujuan untuk meningkatkan layanan jasa perbankan Bank DKI kepada warga penghuni rumah susun termasuk di antaranya penerimaan pembayaran retribusi rusun.

Sampai dengan November 2018, kantor layanan Bank DKI yang berada di rusun kelolaan Pemprov DKI Jakarta sebanyak sembilan kantor layanan.

Untuk mendukung transaksi keuangan bagi penghuni Rusun, Bank DKI juga menerbitkan Kartu Penghuni Rusun yang merupakan kartu multifungsi yang bisa digunakan sebagai kartu identitas, kartu pembayaran dan juga sebagai kartu akses untuk sarana publik.

Sampai saat ini, Bank DKI bekerja sama dengan Dinas Perumahan DKI Jakarta telah mendistribusikan Kartu Penghuni Rumah Susun kepada 13.516 penghuni di 24 Rusun milik Pemprov DKI Jakarta.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Sempat menyentuh 100,91%, kini LDR OCBC NISP sebesar 95%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank OCBC NISP Tbk sempat mengalami pengetatan likuiditas. Tecermin dari rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga (DPK) atau loan to deposit ratio (LDR) mencapai 100,91% pada September 2018.

Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja bilang, saat ini likuiditas bank dengan sandi saham NISP ini sudah melandai. Sehingga Ia menilai bank tidak akan melakukan aksi penguatan modal untuk mengatasi likuiditas yang sempat mengetat.

“LDR kami sudah berada di bawah 95%. Selain itu, modal kami berada cukup jauh di atas ketentuan. Sehingga kami tidak melihat keperluan untuk meningkatkan permodalan saat ini,” ujar Parwati kepada Kontan.co.id pada Minggu (2/12)

Lanjut Parwati, guna menjaga likuiditas, pihaknya akan terus meningkatkan himpunan DPK. Selain itu, NISP juga akan menjajaki diversifikasi sumber dana di luar DPK

“Termasuk obligasi maupun realisasi green bond yang sudah ditandatangani pada Juli lalu untuk Kuartal ke-4 ini,” tambah Parwati. Ia memproyeksi LDR akhir dan tahun depanakan berada di kisaran 92%-95%.

Hingga Oktober 2018, kredit yang sudah disalurkan NISP sebesar Rp 119,05 triliun. Nilai ini tumbuh 14,7% secara tahunan atau year on year (yoy) dari posisi yang sama tahun lalu Rp 103,79 triliun.

Sedangkan DPK yang terhimpun hingga sepuluh bulan pertama 2018 sebesar Rp 120,8 triliun. Nilai ini tumbuh 6,43% yoy dari posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp 113,55 triliun.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Pendanaan jadi kendala spin off asuransi syariah pada 2024

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mewajibkan perusahaan asuransi untuk melakukan pemisahan diri dari induk usaha atau spin off tahun 2024, masih terhalang kendala

Sampai November 2018, OJK mencatat bahwa terdapat sekitar 48 perusahaan asuransi yang belum melakukan spin off. Padahal, batas waktu ketentuan spin off semakin dekat, yaitu bulan Oktober 2024.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Ahmad Syaroni mengatakan ketentuan spin off masih terkendala sejumlah faktor.

Pertama, perusahaan kesulitan memenuhi syarat batas modal yang disetor sebesar Rp 75 miliar. Terdiri dari modal awal Rp 50 miliar dan dana tambahan Rp 25 miliar untuk cadangan dan existing.

“Untuk mencapai target 2024, perusahaan asuransi khususnya, lokal sedang mencari pendanaan. Seperti diketahui, perusahaan asuransi syariah itu adalah perusahaan kecil, dan kemungkinan persyaratan modal ke depan bisa lebih tinggi,” kata Syaroni di Jakarta, belum lama ini.

Di tambah lagi, menurutnya, perbankan syariah semakin selektif memberikan pendanaan karena tingkat kredit masalah (NPF) terus naik. Akibatnya, penyaluran kredit perbankan lebih ketat, sedangkan perusahaan asuransi masih mengandalkan 40%-50% pendanaan dari perbankan.

Sedangkan faktor kedua, perusahaan juga dibebankan besaran fix cost sekitar Rp 20 miliar untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan divisi umum. Sementara besaran beban usaha Rp 20 miliar untuk biaya akuisisi dan pemasaran.

Berbagai kendala tersebut, membuat tingkat kepercayaan diri perusahaan asuransi syariah untuk spin off turun. Merujuk data AASI, awalnya perusahaan asuransi jiwa masih optimistis di angka 82,6%, tapi turun menjadi 45%. Sedangkan asuransi umum dan reasuransi yang awalnya optimistis 80,6%, turun signifikan menjadi 22%.

Maka untuk mengantisipasi itu, OJK telah menentukan batas akhir pendaftaran dan menyerahkan peta jalan spin off pada tahun 2020. Dalam kondisi ini, regulator juga mencari solusi baru terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang tidak melakukan pendaftaran spin off.

Tenggat waktu spin off itu tertuang dalam undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016

Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan bahwa terdapat 48 perusahaan asuransi yang belum melakukan spin off hingga November 2018. Jumlah tersebut terdiri dari 22 unit syariah asuransi jiwa, 24 unit syariah asuransi umum, dan 2 unit syariah reasuransi

Ia memperingatkan kepada perusahaan asuransi tidak melakukan spin off sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka OJK akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin unit syariah perusahaan.

“Selanjutnya perusahaan wajib menyelesaikan pengalihan portofolio unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah lain yang telah ada,” pungkasnya.

Reporter: Ferrika Sari
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Ferrika Sari
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Bank Mantap dapat suntikan dana Rp 500 miliar dari Mandiri dan Taspen

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) telah secara resmi mendapatkan suntikan dana segar Rp 500 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Taspen (Persero).

Penambahan investasi tersebut merupakan komitmen dari kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memperkuat layanan pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri.

Nilai investasi yang dikucurkan oleh Bank Mandiri sebesar Rp 255 Miliar dan Taspen sebesar Rp 242 Miliar yang bertujuan mendorong Bank Mantap dalam meningkatkan akses jaringan layanan perbankan dan meningkatkan kemampuan dalam menciptakan produk baru agar dapat melayani pensiunan ASN dan TNI/Polri dengan lebih baik.

Direktur Utama Josephus K. Triprakoso menjelaskan dalam penyertaan modal tersebut juga terjadi perubahan komposisi saham, yang sebelumnya saham Bank Mandiri di Bank Mantap sebesar 59,44 % terdilusi menjadi 51,05 % oleh saham Taspen di Bank Mantap yang sebelumnya 40 % meningkat menjadi 48,39 %, sisa saham masih dipegang oleh minoritas.

“Suntikan modal tersebut merupakan indikator bahwa perusahaan induk percaya terhadap kinerja dan layanan Bank Mantap, suntikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) pada Oktober 2018 ini di angka 19,83 % dan dalam rangka penambahan jumlah 136 jaringan kantor pada tahun 2019” ungkap Jos dalam keterangan tertulis, Minggu (2/12).

Perubahan komposisi saham tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2018 dan dengan perubahan komposisi pemegang saham tersebut, Bank Mandiri tetap menjadi pemegang saham mayoritas dan Taspen sebagai pemegang saham pengendali sesuai Undang–Undang Perseroan Terbatas.

“Penyertaan modal ini akan berlaku efektif dapat digunakan oleh Bank Mantap setelah ketentuan dan syarat-syarat dari otoritas yang berwenang yaitu Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpenuhi” tutup Jos.

Sampai dengan bulan Oktober 2018 total Asset yang dimiliki Bank Mantap di posisi Rp18,56 triliun atau tumbuh sekitar 45,8% year on year (yoy). Sedangkan posisi Dana Pihak ketiga tumbuh 60,5% yoy menjadi Rp 14,02 triliun.

Sedangkan untuk fungsi intermediasi, Bank Mantap mencatat pertumbuhan penyaluran kredit berkisar sebesar 53,5% yoy menjadi Rp 14,76 triliun. Khusus untuk penyaluran kredit pensiunan tumbuh 55,7% yoy menjadi Rp 13,20 triliun.

Melalui kinerja ini, Bank Mantap memperoleh pertumbuhan laba bersih 132,1% yoy menjadi Rp 290,6 miliar. Saat ini Bank Mantap mempunyai jaringan kantor sebanyak 220 jaringan yang tersebar di 28 provinsi.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Strategi BTN menjaga likuiditas agar LDR mencapai 105%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kelompok Bank umum kegiatan usaha (BUKU) III sedang dihadapkan pada kondisi likuiditas yang ketat. Lantaran penyaluran kredit lebih kencang dibandingkan himpunan dana pihak ketiga (DPK).

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan rasio kredit terhadap DPK atau loan to deposit ratio (LDR) hingga September 2018 mencapai 103,22%.

Bank yang memiliki rasio di atas 100% maka penyaluran kredit tidak hanya lagi berasalkan dari DPK. Bank bisa menggunakan sumber dana lain termasuk modal.

Salah satu bank BUKU III yang memiliki LDR di atas 100% adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hingga September 2018, bank yang memiliki spesialisasi kredit perumahan ini punya LDR sebesar 112,83%.

Direktur Keuangan BTN Iman Nugroho Soeko menyatakan meski mengalami pengetatan likuiditas, BTN belum akan melakukan aksi penguatan modal. Lantaran bank dengan sandi saham BBTN ini masih memiliki kecapukan modal yang kuat yang tecermin pada Capital Adequacy Ratio (CAR).

“Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang g berlaku jika LDR di atas 92% maka bank harus menjaga CAR minimal 14%. Saat ini, CAR BTN di level 17,9% jadi tidak masalah. Kami belum berencana untuk melakukan rights issue guna meningkatkan equity,” ujar Iman kepada Kontan.co.id pada Jumat (29/11).

Lanjut Iman, bank dengan sandi saham BBTN ini tidak menargetkan LDR hingga di batas atas peraturan BI yakni 92%. Sebab, Imam menilai BTN memiliki karakteristik yakni menyalurkan kredit hampir seluruhnya untuk jangka panjang. Sehingga untuk mengurangi risiko maturity mismatch maka bank akan mengimbangi dengan dana wholesale untuk jangka panjang.

Adapun dana wholesale yang Iman maksud adalah dana dari penerbitan obligasi, NCD dan pinjaman bilateral atau pinjaman sindikasi. Selain itu, guna melonggarkan LDR, BTN akan terus berupaya menaikkan himpunan DPK hingga LDR berada di level 105% baik hingga akhir tahun maupun 2019.

Hingga Oktober 2018, BTN menyalurkan kredit Rp 225,06 triliun. Nilai ini tumbuh 19,5% year on year (yoy) dari posisi yang sama tahun lalu Rp 188,32 triliun. Sedangkan DPK tumbuh 13,29% yoy menjadi Rp 177,97 triliun dari Rp 157.09 triliun.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Besok, GWM rataan perbankan resmi naik menjadi 3%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) resmi melonggarkan GWM rata-rata dua minggu yang semula 2% menjadi 3%. Hal ini sesuai dengan peraturan anggota dewan gubernur BI (PADG) No.20/30/PADG/2018 tentang gwm bank umum dan bank syariah.

Dalam PADG ini disebut aturan relaksasi GWM rata rata ini akan mulai berlaku pada 1 Desember 2018. Relaksasi GWM ini menurut BI sebagai upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas.

“Untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” tulis Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) dalam PADG yang ditandatangani pada Jumat, (30/11).

Dalam penjelasannya BI mengatakan relaksasi ini untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Penyesuaian aturan GWM rata-rata ini merupakan kelanjutan dari reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter BI.

Hal ini untuk meningkatkan efektivitas transaksi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

BI mencatat, seiring berlakunya PADG pada 1 Desember 2018 maka perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi bank umum dan bank syariah pada periode pemenuhan tanggal 1 Desember-15 Desember 2018 akan menggunakan data rata-rata DPK periode laporan tanggal 1 November-15 November 2018 dan seterusnya.

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Ini strategi bank untuk salurkan KUR tahun depan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perbankan mulai bersiap menyusun strategi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tahun depan.

Manager Bisnis Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo mengatakan, BNI telah mengusulkan kepada pemerintah untuk dapat menyalurkan plafon KUR sekitar Rp 16 triliun pada tahun depan.

Pada tahun depan, BNI akan menggenjot penyaluran KUR ke sektor produktif sesuai dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan porsi penyaluran KUR ke sektor produktif menjadi sebesar 60%. 

Bambang mencontohkan akan menyalurkan KUR ke program Perhutanan Sosial, Jaring dan Aksi Pangan, dan Program Kementerian Kelautan & Perikanan.

Sementara itu, untuk tahun ini, BNI telah mencapai target penyaluran KUR yang ditetapkan. “Per Oktober, penyaluran KUR BNI telah mencapai Rp 15,5 triliun atau telah melampaui target awal Rp 13,5 triliun sehingga tinggal sedikit lagi mencapai Rp 16,5 btriliun sesuai tambahan alokasi baru dari pemerintah,” ujar Bambang kepada Kontan.co.id, Jumat (30/11).

Bambang menyatakan penyaluran KUR BNI masih difokuskan kepada sektor produksi. Hingga saat ini pertumbuhan UMKM penerima KUR 2018 telah mencapai 130.000 unit atau naik 210% dibanding 2017.

“Dimana penyaluran ke sektor produksi mencapai 45% dan kita optimis dapat mencapai 50% diakhir tahun. Kredit juga bagus masih di posisi 0,0 sekian persen. Karena menggarap mitra debitur korporasi dan program kerjasama dengan BUMN seperti Perhutani dan Pertani. Juga Agen 46 ikut membatu referal dan monitoring kredit,” tambah Bambang.

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk hingga Oktober 2018 telah menyalurkan KUR sebanyak 98,10% dari target tahunan atau sebesar Rp 78,71 triliun. Sedangkan target KUR BRI sebesar Rp 80,24 triliun.

Namun untuk penyaluran KUR pada 2019, bank dengan sandi saham BBRI ini belum menetapkan besaran plafon yang akan diajukan ke pemerintah. “Nanti mau dirapatkan dulu dengan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi (Kemenko),” ujar Direktur Mikro dan Kecil dan Menengah BRI Priyastomo kepada Kontan.co.id.

Asal tahu saja, pemerintah telah menyiapkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) pada 2019. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir bilang pada tahun depan plafon KUR sebesar Rp 140 triliun.

“Tahun depan plafon KUR ada Rp 140 triliun. Hingga saat ini para penyalur KUR sudah mengajukan plafon KUR pada 2019 sebesar Rp 138 triliun,” ujar Iskandar.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Bankir: Pelonggaran GWM berikan ruang bagi bank untuk kelola likuiditas

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rasio likuiditas perbankan (LDR) sampai Oktober 2018 menyentuh 93%. Angka ini sedikit diatas batas atas likuiditas yang ditetapkan regulator sebesar 92%.

Tingginya rasio likuiditas ini terjadi seiring dengan proyeksi risiko likuiditas oleh regulator di akhir tahun ini sampai tahun depan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan kredit perbankan yang berada di atas pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).

Pertumbuhan DPK bank sampai Oktober 2018 hanya 7,6% secara tahunan atau year on year (yoy). Sedangkan pertumbuhan kredit perbankan pada periode sama sebesar 13,35%.

Oleh karena itu per 1 Desember 2018, BI resmi melonggarkan GWM rata-rata dua minggu yang semula 2% menjadi 3%. Hal ini sesuai dengan aturan anggota dewan gubernur BI (PADG) No.20/30/PADG/2018 tentang GWM bank umum dan bank syariah.

Herry Sidharta, Wakil Direktur Utama BNI mengatakan relaksasi GWM ini mencerminkan BI berupaya mengatasi ketatnya likuiditas perbankan.

“Efek dari relaksasi GWM tersebut memberikan ruang bagi perbankan untuk mengelola likuiditas harian sehingga idealnya likuiditas di pasar uang akan melonggar yang secara simultan dapat menjaga stabilitas interbank rate di pasar uang bank,” kata Herry kepada kontan.co.id, Jumat (30/11).

Bagi BNI, sampai saat ini masih dapat menekan dampak ketatnya likuiditas yang tercermin pada LDR per Okt 2018 di 89%, dan sampai dengan akhir tahun 2018 diproyeksikan pada kisaran 88%-90% dengan pertumbuhan kredit sebesar 15%-17%, sedangkan untuk tahun depan kami proyeksikan pertumbuhan kredit antara 12%-13%.

Jasman Ginting, Sekretaris Perusahaan Bank Panin mengatakan relaksasi ini merupakan upaya BI agar bank lebih mudah mendapat likuiditas secara aman. “Dengan tetap berkesempatan menangkap peluang ekspansi,” kata Jasman kepada kontan.co.id, Jumat (30/11).

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Galvan Yudistira
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

Beban fiskal turun, SMF memastikan kebutuhan pendanaan aman

KONTAN.CO.ID – YOGYAKARTA. PT Sarana Multigriya Finansial terus menggenjot program pembiayaan perumahan.

Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Heliantopo mengatakan, per Oktober 2018 SMF telah menyalurkan Rp 300 miliar untuk program pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) lewat Badan Layanan Usaha (BLU) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Sampai saat ini kita sudah menyalurkan dana kurang lebih Rp 300 miliar rupiah untuk porsi 25%. Diharapkan sampai akhir tahun, BLU FLPP dapat mencapai targetnya,” katanya Jumat (30/11).

Sebagai informasi, sejak Agustus 2018 SMF berinisiatif menerapkan program penurunan beban fiskal dari pemerintah terhadap Kredit Perumahan Rakyat (KPR) untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Jika sebelumnya komposisi KPR FLPP menggunakan skema 90:10, di mana 90% adalah porsi pemerintah lewat BLU FLPP dan 10% merupakan porsi bank, maka sejak Agustus 2018 menjadi 75% dari BLU FLPP dan 25% dari bank.

Dari porsi tersebut, SMF ditugaskan untuk menyediakan 25% pendanaan, yang merupakan porsi bank dengan tingkat suku bunga tertentu. Sehingga dari penurunan tersebut bank tetap memperoleh margin yang sama dan SMF mengalami penurunan beban fiskal.

“Jadi pemerintah yang sebelumnya membiayai 90%, turun menjadi 75%,” ungkapnya.

Adapun mekanismenya, bank yang menyalurkan pinjaman FLPP akan melakukan reimbursmen ke BLU FLPP. Saat itu di approve, maka pada saat yang sama bank juga mengajukan reimburs ke SMF.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, dengan naiknya porsi bank dari 10% menjadi 25%, pihaknya sudah menyiapkan kebutuhan pendanaan tersebut untuk jangka panjang. Dengan porsi 25%, dana jangka panjang yang disiapkan adalah seumur dengan KPR yakni untuk 10 tahun, 15 tahun hingga 25 tahun dalam bentuk suku bunga tetap.

“SMF ditugaskan dan sudah disiapkan dananya, dengan fixed rate 4,45% dan itu sudah berjalan di 24 Bank Pembangunan Daerah (BPD),” kata Ananta.

Ke depannya, Ananta berharap lebih banyak bank yang bisa bekerjasama dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan jangka panjang untuk rumah. “Menurut kami, sudah waktunya bank memikirkan untuk memberikan KPR dengan fixed rate,” tandasnya.

Reporter: Intan Nirmala Sari
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Intan Nirmala Sari
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan

GWM berlaku, OCBC NISP proyeksi LDR akhir tahun di 92% hingga 95%

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) resmi melonggarkan giro wajib minimum rata-rata dua minggu yang semula 2% menjadi 3%. Hal ini sesuai dengan peraturan anggota dewan gubernur BI (PADG) No.20/30/PADG/2018 tentang GWM bank umum dan bank syariah.

Kebijakan ini akan berlaku pada Sabtu (1/12). Relaksasi ini ditanggapi oleh berbagai bankir. Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk Parwati Surjaudaja menilai relaksasi GWM ini tidak serta merta akan meningkatkan penyaluran kredit.

“Dampaknya barangkali akan lebih pada kegiatan pengelolaan likuiditas sehari-hari yang menjadi lebih flexible dalam mengatur cashflow. Proyeksi loan to deposit ratio (LDR) kami akhir dan tahun depan Bank OCBC NISP di kisaran 92% hingga 95%,” ujar Parwati kepada Kontan.co.id, Jumat (30/11).

Salah tahu saja, Bank dengan sandi saham NISP ini mampu menyalurkan pertumbuhan kredit 16% yoy menjadi Rp 119,9 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp 103,34 triliun.

Sedangkan jumlah dana pihak ketiga (DPK) OCBC NISP sepanjang sembilan bulan pertama 2018 tercatat sebesar Rp 118,44 triliun. Nilai ini tumbuh 3% yoy dari Rp 114,75 triliun. Oleh sebab itu pada September 2018, LDR NISP berada di level 100,91%.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yudho Winarto

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Yudho Winarto
Video Pilihan

Ingin naik jadi BUKU III, ini pilihan opsi yang akan ditempuh BNI Syariah

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank BNI Syariah ingin segera menjadi bank kelompok BUKU III atau memiliki inti modal Rp 5 triliun-Rp 30 triliun. 

Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo mengatakan, kekuatan permodalan menjadi faktor yang sangat penting dan di perbankan syariah.

“Sehubungan dengan rencana penguatan modal untuk naik ke BUKU III, ada beberapa opsi pertumbuhan anorganik yang bisa dilakukan seperti setoran modal, IPO atau merger and acquisition,” kata Firman kepada Kontan.co.id Kamis (29/11) malam.

Firman menambahkan, khusus rencana IPO, pihaknya masih melakukan kajian termasuk menentukan kapan waktu yang tepat dan seberapa besak target himpunan dana yang bisa diperoleh ketika IPO.

“Bagi BNI Syariah, IPO dapat memberikan banyak manfaat antara lain menambah modal dan akses langsung ke pasar maupun investor, meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan market discipline dan governance perusahaan. Juga memberikan tambahan pilihan investasi di saham bank syariah yang saat ini masih terbatas,” jelas Firman.

Selain itu, Firman berharap BNI Syariah bisa segera bisa naik kelas ke BUKU III dan membuka kesempatan bisnis yang lebih luas. Firman menyebut seperti rencana untuk ekspansi ke luar negeri.

Sedangkan dari induk usaha, PT Bank Negara Indonesia Tbk sudah memberikan sinyal bagi BNI Syariah untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. 

Wakil Direktur Utama Herry Sidharta bilang BNI sangat memperhatikan BNI Syariah. Terbukti, tahun lalu BNI kembali menyuntik modal sebesar Rp 1 triliun. Ia juga menyebut BNI akan terus mencari solusi terbaik agar BNI Syariah tetap tumbuh kembangnya lebih baik lagi.

“Terkait IPO kan perlu melihat momentum yang terbaik. InshaAllah tahun depan,” kata Herry kepada Kontan.co.id.

Kontribusi BNI Syariah terhadap laba bersih BNI mencapai 80% dengan nilai di atas Rp 250 miliar dari total kontribusi lima anak perusahaan. BNI memiliki lima anak perusahaan yakni BNI Syariah, BNI Life, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, dan BNI Asset Management.

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Herlina Kartika

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Herlina Kartika
Video Pilihan